Jakarta, kpu.go.id Salah satu elemen penting dalam pemilu adalah logistik pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin memastikan kualitas logistik Pemilu 2014 makin meningkat. Untuk itu, KPU membutuhkan supervisi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Supervisi tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan logistik Pemilu 2014. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam membuka rapat kerja bersama antara KPU dan LKPP di Hotel Millenium (16/07). Rapat tersebut digelar untuk membahas persiapan pengadaan logistik dan pengelolaan sistem informasi logistik Pemilu 2014. Kebetulan pada hari Senin kemarin KPU juga sudah RDP ke Komisi II DPR-RI yang menjadi mitra kerja KPU untuk mengajukan draft Peraturan KPU mengenai standar norma kebutuhan logistik Pemilu 2014, sesuai perintah UU, KPU dalam membuat peraturan harus melibatkan DPR dan pemerintah, ujar Husni. Hadir juga dalam rapat tersebut Anggota KPU Divisi Logistik Arief Budiman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arif Rahman Hakim, dan jajaran Biro Logistik KPU, kemudian dari LKPP hadir Ketua LKPP Agus Rahardjo, Sekretaris Utama LKPP Eiko Whismulyadi, dan Deputi serta Direktur di LKPP. Menurut Sekjen KPU, jenis dan volume logistik Pemilu 2014 dibagi menjadi dua kelompok, pertama, kelompok perlengkapan pemungutan suara, yang meliputi surat suara, tinta, segel, bilik suara, kotak suara, alat mencoblos pemilihan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua, kelompok dukungan perlengkapan lainnya, meliputi sampul, formulir, stiker, nomor kotak suara, alat bantu tuna netra, perlengkapan di TPS dan TPSLN, serta Daftar Calon Tetap (DCT). Pada tahun 2013, KPU akan mengadakan dukungan perlengkapan dan kendaraan operasional senilai 656 milyar yang sebagian besar untuk kebutuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kemudian pada tahun 2014 pengadaan logistik senilai 2,2 triliun, meliputi surat suara, tinta, segel, dan formulir-formulir, yang mana pengadaan tersebut sudah termasuk logistik Pemilu Presiden putaran kedua, papar Arif. Permasalahan yang sedang diidentifikasi, tambah Arif, masih kurangnya tenaga SDM yang bersertifikat pengadaan barang/jasa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu KPU membutuhkan dukungan dari LKPP untuk membantu menyediakan tenaga-tenaga professional dalam mendukung pengadaan barang/jasa di provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu Ketua LKPP Agus Rahardjo mengatakan bahwa pertemuan seperti ini bagi LKPP bukan hal baru lagi, karena LKPP sudah mendampingi pengadaan logistik KPU pada Pemilu 2009, sehingga pada Pemilu 2009 jauh lebih baik dibanding Pemilu 2004. Prinsip paling mendasar dari pengadaan itu komitmen dari kita untuk tidak ngatur, jangan sampai belum ada lelang sudah ada pemenangnya, jadi bebaskan dari itu, dan dari proses lelang akan kita temukan pemenang yang terbaik dan harga yang wajar, tegas Agus. Variasi yang banyak itu bisa disederhanakan, tambah Agus, seperti penggunaan security paper, padahal kalau menggunakan kertas biasa itu penghematan luar biasa, toh hanya dipakai satu hari saja. Pada saat pemenang sudah siap, lebih baik kegiatan ditarik ke depan dan tinggal menunggu nama-nama DCT yang mau dicetak sehingga tidak terburu-buru dan dikejar waktu. (arf/dam)
